Singkatan BKR, Fungsi BKR, Anggota BKR, Pemimpin BKR (Badan Keamanan Rakyat)

BKR adalah singkatan dari Badan Keamanan Rakyat. BKR dibentuk pada tanggal 23 Agustus 1945 yang diumumkan oleh Presiden Soekarno. Pembentukan BKR (bukan tentara) dengan maksud agar tidak memancing permusuhan dengan kekuatan asing di Indonesia.

Anggota BKR

Anggota BKR merupakan himpunan bekas anggota PETA, Heiho, Keisatsutai (polisi), Seinendan, Keibodan, KNIL, dan Laskar Rakyat.

Fungsi BKR

BKR didirikan sebagai taktik dan berfungsi secara militer untuk melucuti senjata pasukan Jepang dan tawanan perang Eropa.

Pemimpin BKR

Berdirinya BKR itu ditindaklanjuti dengan pembentukan BKR pusat dan BKR daerah.

Pemimpin BKR pusat adalah:

1. Kaprawi (Ketua Umum)
2. Sutalaksana (Ketua I)
3. Latief Hendradiningrat (Ketua II).

Para pemimpin BKR daerah, antara lain:

1. Aruji Kartawinata (Jawa Barat)
2. Sudirman (Jawa Tengah)
3. drg. Mustopo (Jawa Timur)

Pada tanggal 2 September 1945 dalam musyawarah pangreh praja seluruh Jawa menyatakan ketaatannya kepada Presiden. Dengan demikian aparat sipil yang terpenting dari tingkat Kabupaten ke bawah sudah dikuasai bangsa Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 25 September 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan pernyataan bahwa semua pegawai negeri sebagal pegawai Republik Indonesia. Walaupun lembaga-lembaga pemerlntahan di tingkat pusat maupun daerah sudah ditata namun masih memerlukan perjuangan untuk merebut kekuasaan di segala kantor, jawatan, departemen, karesidenan dan lainlain yang waktu itu dipimpin oleh Jepang.

Badan Keamanan Rakyat (BKR) ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP), yang merupakan induk organisasi yang ditujukan untuk memelihara keselamatan masyarakat. BKR tugasnya sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI Daerah. Para pemuda bekas anggota Peta, KNIL, dan Heiho segera membentuk BKR di daerah sebagai wadah perjuangannya.

Pemerintah belum membentuk tentara yang bersifat nasional karena pertimbangan politik, mengingat pembentukan tentara yang bersifat nasional akan mengundang sikap permusuhan dari Sekutu dan Jepang. Menurut perhitungan, kekuatan nasional belum mampu menghadapi gabungan Sekutu dan Jepang yang memiliki dampak besar bagi psikologi bangsa Indonesia.

Sementara itu para pemuda yang kurang setuju pembentukan BKR dan menghendaki pembentukan tentara nasional, membentuk badan-badan perjuangan atau laskar bersenjata. Badan perjuangan tersebut misalnya Angkatan Pemuda Indonesia (API), Pemuda Republik Indonesia (PRI), Barisan Pemuda Indonesia (BPI), dan lainnya. Selain itu para pemuda yang dipelopori oleh Adam Malik membentuk Komite van Actie.