Latar Belakang Pembebasan Irian Barat dan Perjuangannya Lewat Diplomasi, Konfrontasi, & Militer

Latar Belakang Pembebasan Irian Barat

Pengembalian Irian Barat menjadi masalah penting bagi pemerintah Indonesia sejak tahun 1950, yaitu satu tahun setelah penandatanganan KMB. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Keputusan tersebut tidak pernah ditepati oleh Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berjuang dengan segala cara untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda.

Perjuangan Pembebasan Irian Barat dengan Diplomasi, Konfrontasi, dan Militer

Dalam upaya pembebasan tersebut, bangsa Indonesia menggunakan dua cara. Tahap pertama dengan cara diplomasi, baik dengan Belanda maupun dalam forum internasional. Sedang tahap kedua dengan cara konfrontasi baik konfrontasi politik, ekonomi, maupun militer. Berikut ini akan dijelaskan secara lengkap masingmasing tahap tersebut.

1 . Perjuangan Merebut Irian Barat melalui Diplomasi

Sekalipun pada tanggal 17 Agustus 1950 terjadi perubahan ketatanegaraan di Indonesia dari RIS menjadi NKRI, tetapi masalah Irian Barat belum terselesaikan. Berikut ini beberapa langkah diplomasi dalam penyelesaian Irian Barat.
a. Tanggal 4 Desember 1950 diadakan konferensi Uni Indonesia Belanda. Dalam konferensi itu Indonesia mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat secara de jure. Namun ditolak oleh Belanda.
b. Pada bulan Desember 1951 diadakan perundingan bilateral antara Indonesia dan Belanda. Perundingan ini membahas pembatalan uni dan masuknya Irian Barat ke wilayah NKRI, namun gagal.
c. Pada bulan September 1952, Indonesia mengirim nota politik tentang perundingan Indonesia Belanda mengenai Irian Barat, namun gagal.
d. Perjuangan Diplomasi Tingkat Internasional

• Dalam Konferensi Colombo bulan April 1954, Indonesia memajukan masalah Irian Barat. Indonesia berhasil mendapat dukungan.
• Pada tahun 1954 Indonesia mengajukan masalah Irian Barat dalam sidang PBB. Namun mengalami kegagalan karena tidak memperoleh dukungan yang kuat.
• Dalam KAA tahun 1955 Indonesia mendapat dukungan dalam masalah Irian Barat.

Hingga tahun 1956, perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat mengalami kegagalan. Karena mengalami kegagalan dan tidak ada itikad baik dari Belanda untuk menyelesaikannya, maka pemerintah Indonesia mengambil jalan konfrontasi.

2. Perjuangan Pembebasan Irian Barat dengan Cara Konfrontasi / Radikal

Usaha-usaha pembebasan Irian Barat melalui diplomasi bilateral dan Internasional ternyata juga tidak membawa hasil. Oleh karena itu pemerintah Republik Indonesia mengambil sikap radikal konfrontasi terhadap pemerintah Belanda, yaitu:
1. Pada tahun 1954 Indonesia Membatalkan Ikatan Uni Indonesia-Belanda
2. Pembatalan Hasil KMB
Pada tanggal 3 Mei 1956 membatalkan hubungan Indonesia-Belanda berdasarkan perjanjian KMB. Pembatalan tersebut dilakukan secara sepihak oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1956. Secara singkat Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa hubungan selanjutnya antara Indonesia-Belanda adalah hubungan yang lazim antara negara-negara yang berdaulat penuh berdasarkan Hukun Internasional. Kepentingan Belanda di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Rapat Umum dan Pemogokan Total Buruh
Pada tanggal 18 November 1957 diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta. Rapat umum diikuti oleh aksi pemogokan total buruh-buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda. Bahkan kapal-kapal penerbangan Belanda dilarang mendarat dan terbang di atas wilayah Indonesia.

4. Pengambilalihan Perusahaan Belanda di Indonesia
Pada tahun 1958 Indonesia melakukan tindakan tegas yaitu pengambilalihan modal perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia yang semula dilakukan secara spontan oleh rakyat dan buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda dan selanjutnya ditampung dan dilakukan secara teratur oleh pemerintah. Pengambilalihan modal perusahaan-perusahaan milik Belanda tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958. Perusahaan Belanda yang diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia, antara lain:

• Gedung Nederlandsche Handel Maatschappij N.V
• Bank Escompto
• Percetakan De Unie
• Perusahaan KLM.
• Perusahaan Philips.

5. Pembentukan Provinsi Irian Barat di Soasio
Sesuai dengan programnya, kabinet Ali Sastroamijoyo membentuk pemerintahan sementara Irian Barat yang berkedudukan di Soasio, Maluku utara. Peresmian pembentukan provinsi Irian Barat dilakukan pada hari Ulang Tahun kemerdekaan Indonesia ke-11, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1956.

Provinsi Irian Barat tersebut meliputi wilayah Irian yang masih diduduki Belanda dan daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, serta Wasile di Maluku Utara. Sultan Tidore Zainal Abidin Syah diangkat sebagai gubernur pertama pada bulan September 1956.

6. Pemutusan Hubungan Diplomatik
Pada tanggal 17 Agustus 1960, pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-15, Presiden Sukarno mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Tindakan Presiden Sukarno tersebut merupakan jawaban atas sikap Belanda yang dianggap tidak menghendaki penyelesaian secara damai pengembalian Irian Barat kepada Indonesia, sebab:

• Belanda mengirimkan kapal induk Karel Doorman ke Irian Barat melalui Jepang.
• Belanda memperkuat Angkatan Udara dan Angkatan Darat di Irian Barat.
• Belanda merencanakan pembentukan negara Papua di Irian Barat.

3. Pembebasan Irian Barat dengan Militer / Senjata

Setelah langkah diplomasi dan konfrontasi radikal belum berhasil, maka pemerintah memutuskan perjuangan bersenjata untuk merebut Irian Barat, yaitu dilakukan dengan cara-cara berikut.
1. Pembentukan Tri Komando Rakyat (Trikora)
Langkah tegas yang diambil pemerintah Indonesia dalam usaha pengembalian Irian Barat adalah dikeluarkannya komando yang dikenal dengan nama Tri Komando Rakyat (Trikora). Trikora disampaikan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 9 Desember 1961 di Yogyakarta. Adapun isi Tri Komando Rakyat adalah sebagai berikut.
a. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial.
b. Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia.
c. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

2. Pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Trikora, langkah pertama yang diambil pemerintah adalah membentuk suatu komando yang disebut sebagai Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 2 Januari 1962.

Selaku Panglima Mandala ditunjuk Brigadir Jenderal Suharto dengan markas besar di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 13 Januari 1962 Brigadir Jenderal Suharto dilantik dan pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor Jenderal. Pada bulan yang sama juga ditetapkan susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat dan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat sebagai berikut.
a. Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat

• Panglima Besar/Panglima Tertinggi : Presiden Sukarno
• Wakil Panglima Besar : Jenderal A.H. Nasution
• Kepala Staf : Mayjen Achmad Yani

b. Susunan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat

• Panglima Mandala : Mayor Jenderal Suharto
• Wakil Panglima I : Kolonel Laut Subono
• Wakil Panglima II : Kolonel Udara Leo Wattimena
• Kepala Staf Gabungan : Kolonel Achmad Tahir

Sementara itu pada tanggal 15 Januari 1962, sebelum Komando Mandala menyelesaikan konsolidasinya telah terjadi Pertempuran Laut Aru. Pertempuran laut yang tidak seimbang itu terjadi antara tiga perahu Motor Torpedo Boat (MTB) yang tergabung dalam kesatuan Patroli Cepat, yakni RI Macan Tutul, RI Macan Kumbang yang sedang patroli rutin di laut Arafuru. Akhirnya MTB Macan Tutul terbakar dan tenggelam, hingga menyebabkan tewasnya Komodor Yos Sudarso dan Kapten Laut Wiratno beserta awak kapalnya. Untuk mengenang peristiwa tersebut setiap tanggal 15 Januari diperingati sebagai Hari Samudera.

Operasi-operasi untuk membebaskan Irian Barat didasarkan atas instruksi Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat nomor 1 kepada Panglima Mandala dengan tugas sebagai berikut.
a. Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Provinsi Irian Barat ke dalam kekuasaan negara RI.
b. Mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat.
Dalam rangka melaksanakan instruksi tersebut Panglima Mandala menyusun rencana melalui tiga tahap berikut.
1) Fase Infiltrasi (Sampai Akhir Tahun 1962)
Memasukkan sepuluh kompi ke sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah de facto. Dalam hal ini perjuangan melibatkan peran serta rakyat Irian Barat. Operasi yang dilakukan dengan pendaratan melalui darat dan udara telah berhasil menyusupkan ABRI dan sukarelawan, antara lain:

• Operasi Banteng di Fak-Fak dan Kaiman.
• Operasi Naga di Merauke

2) Fase Eksploitasi (Mulai Awal Tahun 1963)
Mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, menduduki semua pos pertahanan musuh yang vital. Dalam hal ini akan dilakukan operasi militer yang disebut Operasi Jayawijaya.

c) Fase Konsolidasi (Mulai Awal Tahun 1964)
Menegakkan kekuasaan secara penuh di seluruh Irian Barat.