Peran Indonesia dalam PBB (Perkembangan Hubungan PBB dan Indonesia)

Peran Banyak Indonesia dalam PBB

Indonesia memiliki peran besar dalam PBB. Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Misalnya, ECOSOC (Dewan Ekonomi dan Sosial), ILO (Organisasi Buruh Internasional), maupun FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian). Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik.

Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa bakti 2007-2009. Proses pemilihan dilakukan Majelis Umum PBB melalui pemungutan suara. Pada proses pemungutan suara, Indonesia memperoleh 158 suara dukungan dari keseluruhan 192 negara anggota yang memiliki hak pilih. Pemilihan ini merupakan kali ketiga Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB setelah periode 1974-1975 dan 1995-1996.

Sejak tanggal 1 Januari 2007 Indonesia diberi kehormatan bersama-sama dengan lima negara besar (Amerika, Inggris, Prancis, Cina, Rusia) dan sembilan negara lain untuk memutuskan upaya mengatasi konflik besar di berbagai negara. Salah satu keuntungan yang paling menonjol dari penunjukan sebagai anggota Dewan Keamanan PBB adalah meningkatnya citra Indonesia dalam perpolitikan dan keamanan dunia.

Peran Indonesia di PBB dalam bidang ekonomi adalah termasuk dalam Dewan Ekonomi dan Sosial dibawah naungan PBB yakni ECOSOC.

Secara langusng, peranan Indonesia dapat dilihat dari beberapa peristiwa sebagai berikut:

1. Dr. Soedjatmoko pernah menjabat Rektor Universitas PBB yang berkedudukan di Tokyo pada tahun 1971.
2. Indonesia memberikan bantuan uang dan beras melalui FAO untuk bangsa Ethiopia yang dilanda kelaparan pada tahun 1984.
3. Tahun 1989, Indonesia dan beberapa anggota ASEAN serta Perancis membantu menyelesaikan pertikaian antar faksi di Kamboja.
4. Tahun 1995, Indonesia berusah menampung para pengungsi Viet-nam di pulau Galang.
5. Antara tahun 1993-1996, Indonesia beberapa kali menjadi mediator perdamaian antara pemerintah Pilipina dan kelompok MNLF yang menguasai Mindanau Selatan.
6. Tahun 1957, Indonesia telah membantu PBB dalam menjaga dan memelihara perdamaian dengan mengirimkan Pasukan Garuda.

Kontingen pasukan TNI Garuda yang pernah membantu Dewan Keamanan PBB adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 2 Januari 1957 - 6 September 1957, Pasukan Garuda I dikirim ke Timur Tengah.
2. Tanggal 10 September 1960 – Mei 1961, Pasukan Garuda II dikirim ke Kongo (sekarang Zaire) sebagai pasukan pemisah/penengah perang saudara di Kongo.
3. Tanggal 3 Desember 1964 – Agustus 1964, Pasukan Garuda III dikirim ke Katanga, salah satu provinsi di Kongo (Zaire). Tugasnya menjadi penengah perang saudara di Kongo.
4. Tanggal 23 Januari 1973 – Agustus 1973, Pasukan Garuda IV dikirim ke Vietnam, untuk mengawasi gencatan senjata dan pertukaran tawanan perang.
5. Agustus 1973 – April 1974, Pasukan Garuda V dikirim ke Vietnam Selatan dengan tugas seperti yang dilakukan pasukan Garuda IV.
6. Desember 1973 – September 1974, Pasukan Garuda VI dikirim ke Timur Tengah untuk mengawasi gencatan senjata antara Mesir dan Israel.
7. April 1974, Pasukan Garuda VII kembali dikirim ke Vietnam Selatan dengan tugas yang sama dengan pasukan Garuda IV.
8. Pasukan Garuda VIII kembali dikirim ke Timur Tengah. Pasukan ini dikirim secara bergelombang mulai tahun 1974 sampai tahun 1979.
9. Pasukan Garuda IX bertugas di wilayah Irak pada tahun 1988 untuk menjaga keamanan dan mengawasi gencatan senjata perang Iran - Irak
10. Kontingen kepolisian RI bertugas di Namibia, Afrika pada tahun 1989 untuk membantu PBB mengawasi pelaksanaan pemilihan umum.
11. Pasukan Garuda XI bertugas di Kamboja pada tahun 1991 untuk mengawasi gencatan senjata dan keamanan serta ketertiban.
12. Pasukan Garuda XII bertugas di Kamboja pada tahun 1992 untuk menciptakan ketertiban dan mengawasi pelaksanaan pemilihan umum.

Perkembangan Hubungan PBB dan Indonesia

Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar. Berikut ini peranan PBB
terhadap Indonesia.

1. Ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB.
2. PBB membentuk Komisi Tiga Negara yang membawa Indonesia-Belanda ke meja Perundingan Renville.
3. Ketika terjadi Agresi militer Belanda II, PBB membentuk UNCI. Hasil kerja UNCI adalah mempertemukan Indonesia-Belanda dalam Perundingan Roem Royen.
4. PBB juga berperan dalam penyelesaian masalah Irian Barat PBB membentuk pemerintahan
   sementara yang bernama UNTEA. Pada tanggal 1 Maret 1963 PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.
5. Saat pelaksanaan Pepera tahun 1969, utusan PBB yang diwakili Ortis Sanz hadir. Ortis Sanz juga membawa hasil Pepera ke dalam sidang umum PBB.

Pertanyaan yang sering ditanyakan:
Berikan 2 contoh peran PBB terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia pada tahun 1945 sampai 1965?
Jawaban:

1. PBB membentuk UNCI untuk memberi solusi permasalahan Indonesia & Belanda.
2. PBB membentuk UNTEA mengatasi pembebasan Irian Barat

Hubungan Indonesia dengan lembaga PBB mengalami perang surut. Semasa Orde Lama Indonesia menjauhkan diri dari PBB. Bahkan pernah keluar dari keanggotaan lembaga tersebut. Pada masa Orde Baru, Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB. Indonesia mulai menunjukkan peran aktifnya.

Dalam perkembangan akhir-akhir ini, lembaga PBB mendapat sorotan dari berbagai negara. Sorotan
tersebut menghendaki agar PBB mereformasi terutama lembaga-lembaga utama PBB. Muncul tuntutan agar hak veto yang dimiliki The Big five dihapus. Alasannya kurang mencerminkan rasa keadilan. Tuntutan yang lain yaitu memperluas anggota tetap Dewan Keamanan sehingga menggambarkan kekuatan dan perwakilan dari berbagai benua di belahan dunia.