Rencana Bunker, Persetujuan New York, dan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat)

Rencana Bunker

Konfrontasi Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat mendapat perhatian dunia. Badan PBB
pun mulai menunjukkan perhatiannya dengan mengutus Ellsworth Bunker (seorang diplomat Amerika Serikat) untuk menengahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Bunker mengajukan rencana penyelesaian Irian Barat yang terkenal dengan nama Rencana Bunker (Bunker s Plan).

Berikut ini 4 isi Rencana Bunker.

1. Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui UNTEA.
2. Rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat, apakah ingin memisahkan diri atau tetap bersatu dengan RI.
3. Pelaksanaan penyelesaian Irian Barat selesai dalam jangka waktu dua tahun.
4. Untuk menghindari bentrokan fisik di antara pihak yang bersengketa diadakan masa peralihan
   di bawah pengawasan PBB selama satu tahun. Pemerintah RI menyetujui usul tersebut, namun
   Belanda menolaknya. Amerika Serikat yang semula mendukung posisi Belanda, berbalik menekan Belanda agar mau berunding dengan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962, Belanda bersedia berunding dengan Indonesia. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan yang diberi nama Perjanjian New York.

 
Persetujuan New York
Irian Barat merupakan payung untuk menghadapi komunisme bagi negara Barat, seperti Australia dan Amerika Serikat. Pada saat itu paham komunis berkembang di Indonesia. Demi kepentingan pertahanannya, negara-negara Barat tersebut berdiri di belakang Belanda. Hal ini mengakibatkan semakin berat pula masalah yang harus dihadapi Indonesia.

Pemerintah Amerika menyadari bahwa apabila pertempuran menghebat, berarti peranan komunis di Indonesia semakin kuat. Oleh karena itu, pada tahun 1962 Amerika mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Perundingan pun terjadi antara Menteri Luar Negeri Subandrio dan Dr. van Royen, dengan mediator Ellsworth Bunker dari Amerika. Perundingan ini menghasilkan Persetujuan New York.

7 Isi Persetujuan New York

Isi Persetujuan New York sebagai berikut:

1. Dilakukan penghentian permusuhan.
2. Setelah pengesahan persetujuan antara Indonesia-Belanda, paling lambat 1 Oktober 1962, United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima pemerintahan dari Belanda dan bendera Belanda pun diturunkan.
3. UNTEA akan memakai tenaga-tenaga Indonesia, baik sipil maupun militer bersama-sama alat keamanan putra Irian Barat dan sisasisa pegawai Belanda yang diperlukan.
4. Pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah kekuasaan UNTEA.
5. Angkatan perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat tanggal 1 Mei 1963.
6. Bendera Indonesia mulai berkibar pada tanggal 31 Desember 1962 di samping bendera PBB dan
   pemerintah RI menerima pemerintah di Irian Barat dari UNTEA pada tanggal 1 Mei 1963.
7. Pada tahun 1969 diadakan penentuan pendapat rakyat (Act of Free Choice).

Keberhasilan Trikora adalah berkat kerja sama antarpejuang militer dan diplomat-diplomat Indonesia. Dalam Trikora, dikenal seorang sukarelawati bernama Siti Rahmah Herlina Kasim. Bersama sukarelawan lainnya, wanita yang berjuang melalui jalur jurnalistik ini menunjukkan keberaniannya. Ia mendapat hadiah dari Presiden Soekarno berupa pending emas seberat setengah kilogram.

Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat)

Dalam perjanjian New York ditetapkan bahwa pihak RI wajib melakukan penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969. Hal ini dilakukan oleh pemerintah RI dengan meminta pendapat rakyat Irian Barat, yaitu mereka akan bergabung dengan RI atau Belanda ataukah ingin merdeka.

3 Tahapan Pepera
Penentuan pendapat rakyat dilaksanakan dalam tiga tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama, dimulai tanggal 24 Maret 1969, berupa konsultasi dengan dewan-dewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera.
2. Tahap kedua, berupa pemilihan anggota dewan musyawarah Pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969 dengan dipilihnya 1.026 anggota dari tiap-tiap kabupaten yang terdiri atas 983 pria dan 43 wanita.
3. Tahap ketiga, pelaksanaan Pepera yang dilakukan di tiap-tiap kabupaten mulai 14 Juli 1969 di Merauke dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura.

Pada akhirnya dewan musyawarah Pepera dengan suara bulat memutuskan hasil bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan Pepera di tiap tingkatan disaksikan oleh utusan sekretaris jenderal PBB, yaitu Duta Besar Ortiz Sanz.\

Setelah Pepera selesai, hasilnya dibawa ke New York untuk dilaporkan dalam sidang umum PBB ke-24 pada bulan November 1969. Sejak tanggal 1 Mei 1973 nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya. Nama tersebut diresmikan pada waktu Presiden Soeharto meresmikan penambangan tembaga di Tembagapura. Nama Irian Jaya berubah lagi pada era reformasi menjadi Papua.

Baca juga: Latar Belakang Pembebasan Irian Barat dan Perjuangannya Lewat Diplomasi, Konfrontasi, & Militer 👈

Usaha yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan rakyat Irian Barat seperti di bawah ini.
a. Dalam bidang pendidikan dengan mengirimkan tenaga guru.
b. Dalam bidang sosial dengan menyelenggarakan Operasi Susana.
c. Mendirikan Universitas Cenderawasih di Jayapura.
d. Membangun industri pertambangan minyak dan tembaga.