Kebijakan Deandels dan Kerja Rodi (Masa Pemerintahan Deandels)

Daendels sebagai gubernur jendral di Indonesia atas nama Prancis, mempunyai tugas utama, yakni
mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Pada masa itu di Eropa, Inggris merupakan negara tandingan Prancis dalam memperluas wilayah jajahan. Sejak Belanda jatuh ke tangan Prancis pada tahun 1795, Belanda diubah namanya menjadi republik Bataaf dan diperintaholeh Louis Napoleon, adik kaisar Napoleon Bonaparte. Di samping itu, pemerintah Prancis mengkhawatirkan keadaan di Pulau Jawa sebagai daerah jajahan Belanda akan direbut oleh Inggris yang saat itu tidak berhasil dikuasai oleh Prancis. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Januari 1808 Louis Napoleon mengutus Herman W. Daendels ke Pulau Jawa. Pada tanggal 15 Januari 1808 Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Weise dan melakukan beberapa kebijakan-kebijakann yang sangat memberatkan rakyat indonesia. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggis telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatra, Ambon, dan Banda.

      Kebijakan pemerintah Kerajaan Belanda yang dikendalikan oleh Prancis sangat kentara pada masa Gubernur Jenderal Daendels (1808 – 1811). Kebijakan yang diambil Daendels sangat berkaitan dengan tugas utamanya yaitu untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris.
Dalam upaya mempertahankan Pulau Jawa, Daendels melakukan hal-hal berikut.
1. Membangun ketentaraan, pendirian tangsi-tangsi/benteng, pabrik mesiu/senjata di Semarang dan Surabaya serta rumah sakit tentara.
2. Membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan dengan panjang sekitar 1.000 km.
3. Membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon untuk kepentingan perang.
4. Memberlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk membangun pangkalan tentara.
    Dalam rangka mewujudkan langkah-langkah tersebut Daendels menerapkan sistem kerja paksa / kerja rodi. Selain menerapkan kerja rodi Daendels melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Langkah tersebut antara lain:
1. Mengadakan penyerahan hasil bumi (contingenten stelsel).
2. Memaksa rakyat-rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah (verplichte leverantie).
3. Melaksanakan Preanger Stelsel, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada rakyat Priangan untuk menanam kopi.
4. Menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta asing seperti kepada Han Ti Ko seorang pengusaha Cina.

Kebijakan Deandels
    Berikut ini kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Daendels terhadap kehidupan rakyat.
1. Semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan.
2. Melarang penyewaan desa, kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung.
3. Melaksanakan contingenten yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi.
4. Menetapkan verplichte leverantie, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah
dengan harga yang telah ditetapkan.
5. Menerapkan sistem kerja paksa (rodi) dan membangun ketentaraan dengan melatih orang-orang
pribumi.
6. Membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan sebagai dasar pertimbangan pertahanan.
7. Membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil.
8. Melakukan penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta (asing).
9. Mewajibkan Prianger stelsel, yaitu kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi.

   Prianger stelsel atau sistem Priangan adalah aturan yang mewajibkan rakyat Priangan menanam kopi dan menyerahkan hasilnya kepada kompeni. Prianger stelsel ini dimulai pada tahun 1723. Wajib kerja ini sama dengan kerja paksa/rodi. Rakyat tidak diberi upah, menderita, dan miskin.

   Dalam melaksanakan pemerintahannya di Indonesia, Daendels memberantas sistem feodal yang sangat diperkuat VOC. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, hak-hak bupati mulai dibatasi terutama yang menyangkut penguasaan tanah dan pemakaian tenaga rakyat. Selama memerintah, Daendels dikenal sebagai gubernur jenderal yang “bertangan besi”. Ia memerintah dengan menerapkan disiplin tinggi, keras, dan kejam. Bagi rakyat atau penguasa lokal yang ketahuan membangkang, Daendels tidak segan-segan memberi hukuman. Hal ini dapat dibuktikan saat Daendels menjalankan kerja rodi untuk membangun jalan raya Anyer - Panarukan sepanjang 1.000 km. Dalam pembangunan tersebut, rakyat dipaksa kerja keras tanpa diberi upah atau makanan, dan apabila rakyat ketahuan melarikan diri akan ditangkap dan disiksa. Rakyat sangat menderita.

Akibat Kebijakan Deandels
    Pengaruh kebijakan pemerintah kerajaan yang diterapkan oleh Daendels sangat berbekas dibanding penggantinya, Gubernur Jenderal Janssens yang lemah. Langkah-langkah kebijakan Daendels yang memeras dan menindas rakyat menimbulkan:
a. kebencian yang mendalam baik dari kalangan penguasa daerah maupun rakyat,
b. munculnya tanah-tanah partikelir yang dikelola oleh pengusaha swasta,
c. pertentangan/perlawanan penguasa maupun rakyat,
d. kemiskinan dan penderitaan yang berkepanjangan, serta
e. pencopotan Daendels.

    Herman Willem Daendels memerintah Indonesia dengan tangan besi. Ia membangun pos-pos, benteng, dan jalan raya Anyer sampai Panarukan, Jawa Timur. Pengerjaan jalan tersebut menggunakan tenaga rodi. Ia juga membangun pangkalan angkatan laut di Ujungkulon, Banten.

        Daendels merupakan penguasa yang disiplin, tegas, dan kejam, sehingga dikenal sebagai gubernur jenderal yang bertangan besi. Ia juga dijuluki Tuan Besar Guntur atau Jenderal Mas Galak. Tindakan Daendels ini di mata orang Belanda sendiri ternyata sangat dibenci. Daendels juga menjual tanah milik negara kepada pengusaha swasta asing, berarti ia telah melanggar undang-undang negara. Daendels memerintah dengan keras dan kejam, sehingga menimbulkan reaksi dari rakyat. Salah satunya, perlawanan rakyat Sumedang yang dipimpin Pangeran Kornel atau Pangeran Kusumahdinata (1791–1828), seorang bupati Sumedang. Perlawanan itu terjadi karena rakyat dipaksa
bekerja dengan perlengkapan sederhana untuk membuat jalan melalui bukit yang penuh batu cadas. Daerah tersebut, sekarang dikenal dengan nama Cadas Pangeran. Daendels mengalami pertentangan dengan sultan Banten. Sultan Banten yang tidak mendukung Daendels ditangkap dan dibuang ke Ambon. Pertentangan pun terjadi dengan Kesultanan Mataram. Dengan menggunakan politik devide et impera seperti yang dilakukan VOC, Sultan Hamengkubuwono I dipecat kemudian digantikan oleh
Sultan Sepuh. Napoleon Bonaparte memanggil Daendels untuk diikutsertakan dalam penyerbuan ke Rusia pada Perang Koalisi VI. Di samping itu, Napoleon Bonaparte menganggap Daendels terlalu bersifat otokrasi dalam memerintah. Hal ini dikhawatirkan akan mempermudah Inggris menguasai Indonesia.  Pada tahun 1810, Kaisar Napoleon menganggap bahwa tindakan Daendels sangat otoriter. Pada tahun 1811 Daendels ia ditarik kembali ke negeri Belanda dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens.. Namun, pemerintahannya tidak berlangsung lama. Ia menyerah kepada Inggris pada 18 September 1811.